KEDAWUNG, fajarsatu – Februari 2021, Pemerintah Arab Saudi berencana untuk membuka kembali pintu perjalanan untuk ibadah umrah dan kepastiannya masih menunggu keputusan Pemerintah Arab Saudi.
Demikian dikatakan Anggota Komisi VIII DPR RI, Hj. Selly Andriany Gantina dalam acara Jagong Masalah Umroh dan Haji (Jamarah) yang berlangsung di Lantai 2 Hotel Aston, Jalan Brigjend Dharsono (By Pass) No. 12C, Kelurahan Kertawinangun, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, Jumat (18/9/2020).
Masih kata Selly, pembatalan jamaah haji tahun ini semata-mata karena ingin menyelamatkan jamaah Indonesia dari pandemi Covid-19.
Pihaknya, kata Selly, juga konsen untuk tetap memberikan informasi secara komplit kepada calon jamaah, konsen memperjuangkan kepastian kuota keberangkatan haji dan umroh.
“Komisi VIII akan mengusulkan dana haji agar dikelola lebih produktif untuk investasi dan membuat sarana fasilitas jamaah seperti hotel di Arab Saudi, kendaraan dan lain sebagainya,” kata mantan wakil bupati Kabupaten Cirebon ini.
Dikatakan Selly, soal keberangkatan haji maupun umrah masih menyesuaikan dengan kondisi Covid-19 dan hingga saat ini sedang dibahas di DPR dengan pemerintah.
Acara Jagong Masalah Umroh dan Haji (Jamarah) yang diinisiasi Kementrian Agama (Kemenag) RI ini, selain dihadiri anggota Komisi VIII DPR RI, Hj. Selly Andriany Gantina huga hadir Direktur Haji dan Umroh Kemenag RI, Nizar Ali, Kepala Biro Haji dan Umroh Jabar, kepala KUA se-Kota Cirebon dan Kabupaten Indramayu, perusan travel umrah dan haji, KBIH, ormas Islam, IPHI dan sejumlah undangan lainnya.
Dalam kesempatan itu, Direktur Haji dan Kemenag RI, Umroh, Nizar Ali menjelaskan, Jamarah merupakan ruang terbuka yangg mewadahi aspirasi jamaah haji dan umroh.
“Adapun maksud dari kegiatan ini adalah untuk mensinergikan antara warga dengan pemerintah dalam hal penyelenggaraan haji dan umroh, kenyamanan kemudahan pelayanan perjalanan haji dan umroh yang difasilitasi pemerintah,” jelas Ali
Sementara, dalam sambutan melalui zoom meeting, Kakanwil Kemenag Prov Jabar, H. Adib mengapresiasi langkah Komisi VIII DPR RI dan Direktur Pembinaan Haji dan Umroh yang tetap konsen memberikan informasi dan solusi terhadap ketidakpastian calon jamaah.
Berikutnya, Adib juga membahas tentang relokasi kantor Kemenag Prov Jabar. Kakanwil juga berharap kepada Komisi VIII DPR RI dan Direktur Haji dan Umroh agar kedepaan terselenggara lebih baik lagi. (ricky)
