GEGESIK, fajarsatu – Ratusan masyarakat Jagapaura Kulon, Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon mendatangi balai desa setempat guna mempertanyakan bantuan langsung tunai (BLT) dari Dana Desa (DD), karena terkesan amburadul karena banyak masyarakat tidak menerima, Senin (7/9/2020).
Salah seorang kordinator aksi, Khaerudin mengatakan, pihaknya yang tergabung dalam aliansi Masyarakat Jagapura Bersatu, mempertanyakan anggran BLT DD yang terkesan tidak jelas. Pihaknya ingin lebih jelas mempertanyakan langsung kepada kuwu namun kuwu tidak bisa memberikan jawaban yang jelas.
“Tadi kami sebagai perwakilan masyarakat audensi dengan kuwu dan lembaga desa, serta muspika Kecamatan Gegesik, dan kapolsek Gegesik, tapi hasilnya tidak ada kejelasan dari kuwu. Kuwu tidak bisa memberikan jawaban akan nasib masyarakatnya yang belum mendapatkan bantuan sosial dampak Covid-19 padahal jumlahnya ratusan,” terang Khaerudin.
Menurutnya, karena tidak ada jawaban yang jelas, masyarakat Jagapura Kulon akan melaporkan ke pmerintah daerah dan aparat penegak hukum di Kabupaten Cirebon baik kepolisiasian maupun kejaksaan negeri.
“Ini murni gerakan masyarakat yang belum mendapatkan bantuan dampak Covid-19, kami menuntut hak terkait bantuan yang seharusnya mendapatkan, tetapi sampai sekarang tidak pernah mendapatkan bantuan apapun,” jelasnya.
Dikatakannya, pada tahap I penerima BLT DD hanya menerima Rp 100 ribu saja, padahal masih banyak masyarakat yang berhak tetapi belum mendapatkan. Jumlahnya capai ratusan kepala keluarga, dan yang lebih mengejutkan lagi pada tahap II para penerima hanya dapat Rp 70 ribu lebih kecil dari tahap pertama.
“Ini ada apa sebenarnya perhitungannya seprti apa, tahap satu hanya dapat Rp 100 ribu tapi masih banyak yang belum menerima, kok tahap dua hanya Rp 70 ribu makin berkurang, ini minta kuwu harus bertanggung jawab,” tandasnya.
Sementara Kuwu Jagapura Kulon, Alwanudin menjelaskan, pada tahap I penyaluran mekanismenya melalui RT, tapi setelah dikordinasikan dengan camat untuk segera mendata ulang, karena menurut camat ada kesalahan data.
“Mungkin ada kesalahannya karena RT baru semua, sehingga ada yang terdata, dan ada yang banyak terlewat, sehingga saya intruksikan ke RT untuk turun ke lapangan dan hasilnya ada penambahan yang semula 2.200 KK menjadi 2.700 KK yang menerima,” kata Awang, panggilan akrab kuwu.
Awang menjelaskan, saat itu kerja RT tidak jelas dan tidak maksimal, sehingga dilakukan evaluasi dan semua terdata kebagian, dana sudah terbagi semua sehingga tahap I tidak ada masalah, begitu juga tahap II tidak ada masalah dan nanti untuk tahap III juga tidak ada masalah.
Saat disingung penerima bantuan hanya menerima Rp 100 ribu dan Rp 70 ribu saja, Awang menjelaskan, hal itu karena semakin banyak jumlah penerima, sehingga pihaknya membagi rata agar semua bisa kebagian.
“Semua sudah sesuai Musdessus dengan angka Rp 100 ribu dan semua setuju baik RT dan BPD juga. Begitu juga tahap II sudah sesuai musdessus karena ada penambahan penerima sehingga dengan uang segitu hanya bisa terbagi Rp 70 ribu per KK, dan semua kebagian,” katanya.
Dikatakan Awang Jadi kalau pembagian BLT DD tahap I dan II Jagapura Kulon bermasalah tidak benar semua sudah sesuai dan semua sudah setuju sehingga tidak ada masalah. (dan)
