GEBANG, fajarsatu – Menanggapi adanya kabar di media terkait perpanjangan PPKM Darurat, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Yuningsih meminta beberapa hal yang mesti dilakukan pemerintah daerah mulai dari pemprov hingga pemKan dan pemkot di Jawa Barat.
“Jika kemungkinan PPKM Darurat diperpanjang), saya meminta kepada Pemprov Jabar hingga semua pemkot dan pemkab di Jabar, untuk memperhatikan penyediaan vitamin dan suplemen di setiap pondok pesantren,” ujar Anggota Fraksi PKB asal Cirebon ini kepada fajarsatu.com, Rabu (14/7/2021).
Terlebih, kata dia, bagi mereka yang tengah melakukan isolasi mandiri (isoman) ketersediaan vitamin harus diperhatikan, sebab sangatlah percuma jika melakukan isoman tanpa asupan vitamin dan pengobatan.
“Pasien atau orang yang sedang isoman pun harus tetap diberi vitamin, bukan berdiam diri betul-betul polos isolasi tanpa ada pengobatan,” ucapnya.
Anggota Komisi II DPRD Jabar ini menekankan kepada pemprov serta pemkot dan pemkab di Jawa Barat untuk memperhatikan kesehatan warganya, selain itu juga soal kelangsungan hidupnya.
Kekuatiran Yuningsih akan ketersediaan dan pasokan vitamin berikut obat-obatan di pondok pesantren yang tengah melakukan isoman, diperoleh dari hasil blusukannya selama PPKM Darurat di beberapa kecamatan di Kabupaten Cirebon.
“Sebab dari sharring hasil monitoring, masih ada pemahaman dari masyarkat, isolasi itu ya hanya di rumah tanpa diobati dan vitamin, ” katanya.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah menyalurkan bantuan obat-obatan dan suplemen vitamin secara gratis kepada ribuan pasien Covid-19 yang sedang melakukan isolasi mandiri (isoman).
Gubernur Jabar, Ridwan Kamil mengatakan, keselamatan nyawa pasien Covid-19 menjadi hal mutlak yang harus segera ditangani. Apalagi, selama ini banyak aspirasi juga curhatan warga yang mengalami kesulitan mencari obat-obatan.
Maka dari itu, Pemda Provinsi Jabar bekerja sama dengan 10 perusahaan farmasi memberikan solusi nyata bahwa negara telah hadir di tengah-tengah masyarakat,” ujar Emil sapaan akrabnya dalam keterangan tertulis, Kamis (8/7/2021).
Sebelumnya dikabarkan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sudah menyiapkan skenario perpanjangan PPKM darurat hingga enam minggu ke depan karena cepatnya mutasi varian baru Delta.
Hal itu tertera dalam bahan paparan Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Senin (12/7/2021).
“PPKM darurat selama 4-6 minggu dijalankan untuk menahan penyebaran kasus. Mobilitas masyarakat diharapkan menurun signifikan,” kata Sri Mulyani. (byu)
