Oleh: Rizki Eka Manurung
(Aktivitas Dakwah, tinggal di Medan)
INDONESIA kembali mengalami ledakan covid-19 gelombang kedua. Menurut Pandu Riono dari Epidemiolog Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) menyebutkan saat ini Indonesia sudah masuk gelombang kedua lonjakan kasus Virus Corona (covid-19) dan bersiap menuju puncaknya.
Ia memprediksi kenaikan kasus konfirmasi positif Covid-19 di puncak gelombang kedua kali ini akan lebih tinggi dari apa yang terjadi akhir Januari 2021 lalu (cnnindonesia.com, 21/06/2021).
Awalnya pemerintah waspada, lalu akhirnya menafikan fakta tersebut hingga akhirnya lonjakan kasus covid-19 terus meningkat dan memberi imbas kepada pihak rumah sakit yang kewalahan menangani pasien covid-19.
Seperti kasus positif covid di DKI Jakarta berdasarkan data per Senin (28/06/2021) bertambah 8.348 kasus dan terbagi di beberapa daerah di Jakarta (detiknews.com, 28/06/2021).
Lonjakan covid-19 yang meningkat pasca libur lebaran yang dampaknya semakin terasa beberapa waktu belakangan ini, membuat fasilitas kesehatan terutama di Jabodetabek tak berdaya menampung banyaknya pasien.
Akibatnya beberapa daerah rumah sakit rujukan covid mengalami kepenuhan membuat beberapa pasien bergejala berat harus menjalani isolasi mandiri. Seperti yang terjadi di kota Bekasi, di mana banyak pasien yang terpaksa harus berbaring di luar tenda darurat di halaman RSUD Chasbullah Abdulmajid karena fakes tersebut tidak mampu lagi menampung pasien (kompas.com, 29/06/2021).
Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) mengungkapkan, saat ini kondisi rumah sakit di Indonesia sudah nyaris penuh. Nyaris penuhnya rumah sakit itu terutama terjadi di wilayah Jawa.
“Bahwa memang kondisi rumah sakit ini sudah nyaris penuh, terutama di Jawa,” kata Sekjen Persi, Lia G Partakusuma, dalam jumpa pers virtual, Minggu (20/6/2021). Lia pun meminta masyarakat bersabar dan tidak panik bila rumah sakit penuh. Dia juga meminta masyarakat untuk bersedia dirujuk ke rumah sakit lain bila rumah sakit yang dituju sudah penuh (detiknews.com, 20/06/2021).
Situasi wabah yang semakin tidak terkendali menunjukkan sistem kesehatan yang di terapkan oleh kepemimpinan kapitalistik sudah colaps. Sehingga pihak rumah sakit akhirnya tidak dapat menolong pasien covid atau di rujuk ke rumah sakit lain lantaran fakes tidak mampu menampung pasien lagi.
Di tambah tidak patuhnya masyarakat terhadap protokol kesehatan juga ikut menjadi dalih situasi dan kondisi seperti ini. Padahal sejatinya hal tersebut menunjukkan ketidakmampuan negara dalam meriayah masyarakat dan hilangnya wibawa kepemimpinan mereka di mata rakyat.
Serta banyaknya berita hoax yang simpang siur di masyarakat terkait Corona membuat mereka semakin abai terkait virus yang sedang di alami negara ini.
Sedari awal negara memang sudah salah langkah dalam penanganan wabah ini, aturan yang seakan tumpang tindih dan tidak terbuka membuat masyarakat bingung dengan kondisi wabah ini sebenarnya.
Belum lagi sejak awal negara memfokuskan ekonomi dalam menerapkan kebijakan yang sebenarnya semakin menjauhkan jarak antara pemerintah dengan rakyatnya. Kebijakan-kebijakan yang di terapkan sering kali hanya untuk kepentingan para kapitalis tanpa memikirkan kondisi wabah yang masih ada di tengah-tengah kita.
Membangun sistem kesehatan yang kuat dengan kondisi seperti ini haruslah di rubah hingga ke akar akarnya. Dalam Islam negara berfungsi sebagai pelayan masyarakat. Negara tidak menjual layanan kesehatan kepada rakyatnya.
Negara juga tidak boleh mengomersialkan hak publik bahkan kepada orang kaya sekalipun. Karna negara di beri kewenangan dan tanggung jawab menjamin kepenuhan kebutuhan layanan kesehatan kepada seluruh masyarakatnya
Seorang pemimpin atau Khalifah adalah penanggung jawab semua layanan publik dan seorang Khalifah wajib menyediakan sarana kesehatan, rumah sakit, obat-obatan, tenaga medis dan sebagainya secara mandiri karna itu adalah tanggung jawabnya. Dan Rasulullah bersabda yang artinya “Imam adalah pemelihara dan dia bertanggung jawab atas rakyatnya” (HR. Bukhari).
Khalifah juga menjamin dalam hal pendidikan, termasuk pendidikan kedokteran. Pendidikan kedokteran bebas biaya dengan kurikulum pendidikan yang berdasarkan akidah Islam sehingga melahirkan para dokter yang berkompeten.
Para dokter yang bekerja di institusi kesehatan dalam naungan khilafah juga akan mendapatkan gaji yang patut dan di tugaskan sesuai dengan kapasitasnya. Karna kebijakan khilafah adalah meniscayakan ketersediaan fasilitas kesehatan baik sarana maupun prasarana secara memadai dan sesuai dengan kualitas maupun kuantitasnya.
Dan dalam penanganan wabah, Khalifah wajib mengurus dan memastikan seluruh warganya baik muslim maupun non muslim, hidup dengan mendapatkan jaminan makanan, tempat tinggal, kesehatan, dan juga pendidikan.
Wallahualam bissawab.
Catatan: isi di luar tanggung jawab redaksi
