CIREBON – Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Faerah (Pemda) Kabupaten Cirebon harus lebih serius dalam mengerjakan program kedaulatan pangan, mengingat masih banyaknya lahan produktif yang dialihfungsikan.
Hal itu ditegaskan Ketua Karang Taruna sekaligus Ketua PAC PDIP Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon, Heldi Setiady.
Menurutnya, lahan produktif harus dipertahankan dan itu memerlukan ketegasan dari Pemda Kabupaten Cirebon.
“Petani saat ini membutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni mengingat banyaknya permasalahan di petani,” kata Heldi, Selasa (15/11/2022).
Lanjutnya, permasalahan petani sangat banyak dari mulai pengolahan lahan hingga masa tanam dan pasca panen.
“Bagaimana kedaulatan pangan akan tercapai kalau semua itu tidak diperhatikan,” tandasnya.
Heldi juga menceritakan berbagai masalah di petani, seperti anjloknya harga gabah, susahnya petani mendapatkan benih, sulitnya mendapatkan pupuk saat masa tanam.
“Ini semua harus menjadi permasalahan serius pemerintah daerah kabupaten Cirebon, baik eksekutif maupun legislatif,” paparnya.
Dikatakan Heldi, saat ini DPC PDI-P sudah mempersiapkan lahan kebun DPC seluas 3 hektare untuk tanaman pendamping beras, seperti jagung, singkong, ubi-ubian, kedelai dan lainnya.
“Semuanya untuk mempersiapkan kedaulatan pangan, karena suatu negara akan hebat jika pangannya hebat, namun negara akan hancur jika pangannya hancur, ” ungkapnya.
Heldi mengatakan, petani saat ini kesulitan mencari bibit saat musim tanam tiba, sehingga diperlukan para petani untuk membuat bibit sendiri. Begitu juga saat pemupukan petani sangat kesulitan mendapatkan pupuk sehingga ini harus menjadi perhatian serius sebelum masa pemupukan tiba agar kelangkaan pupuk tidak terjadi lagi.
Kurangnya lahan produktif ini juga harus diperhatikan, pemerintah harus tegas saat ada alih fungsi lahan.
“Jangan asal memberikan izin kepada para pengembang yang membangun di lahan produktif dan ini masih saja terjadi,” tegasnya. (de)
