CIREBON, fajarsatu.com – Anggota DPR RI dari Fraksi Demokrat, HE Herman Khaeron mengatakan, manfaat masuknya 1.270 investasi ke Indonesia sejak 2020 tidak bisa dirasakan oleh masyarakat menengah ke bawah. Bahkan dirinya sempat mempertanyakan hal tersebut ke Menteri Invenstasi dan BKPM, Bahlil Lahadalia terkait pemeberdayaan usaha.
“Saya mempertanyakan dimana manfaatnya untuk rakyat dengan begitu besarnya jumlah investasi yang masuk ke Indonesia. Oleh karena itu, coba kita memulai konsultasi dan sosialisasi terkait dengan manfaat langsung bagi masyarakat,” ucap pria yang akrab disapa Kang Hero usai acara Diseminasi Kebijakan Kemitraan Usaha Nasional Dalam Rangka Penanaman Modal Tahun Anggara 2023 di Hotel Prima Cirebon, Selasa (21/2/2023).
Terkait hal tersebut, lanjutnya, sedang dilakukan revisi terhadap undang-undang perkoperasian karena banyaknya kasus perkoperasian yang merugikan masyarakat.
“Banyaknya kasus perkoperasian yang merugikan masyarakat ada kasus Indosurya, ada kasus koperasi Sejahtera dan lain-lain, ada delapan koperasi yang bermasalah dengan masyarakat dan saya agak pesimis mereka bisa mengembalikan uang. Kalau tidak ada upaya dari pemerintah yang keras,” ujarnya.
Ditambahkan Herman, harus ada perubahan regulasi yang berpihak kepada masyarakat, karena itu harus ada perpaduan antara investasi dan koperasi.
“Regulasinya harus kita ubah dulu perundang-undangannya harus kita revisi, coba betul-betul berpihak kepada masyarakat. Oleh karena itu perpaduan antara investasi dan koperasi sangat penting. Dan mungkin nanti kita dorong juga dari Kementerian BUMN untuk menjadi fasilitator, ini akan sangat baik untuk bisa memberikan optimisme ke depan,” ujarnya.
Masih kata Herman, penciptaan lapangan kerja bukan hanya dari sektor-sektor usaha besar dan membangun manufaktur, tetapi justru yang lebih fundamental bagaimana membangun ekonomi rakyat yang berbasiskan terhadap usaha kecil dan itu bisa diinisiasi dan tumbuh dari masyarakat.
“Apalagi Kementerian Perdagangan sekarang sedang membina juga ke arah digitalisasi baik desentralisasi terhadap sistem perizinan maupun terhadap pemasaran nanti kita bisa padukan. Saya akan memulai tahun ini dengan Kementrian dan investasi BKPM, setelah ini saya akan mendatangkan,” pungkas Herman. (irgun)
