MAJALENGKA, fajarsat.com – Kabupaten Majalengka termasuk nomor urutan ke 2 di wilayah Provinsi Jawa Barat dan urutan ke 17 di tingkat nasional dalam Indeks Kerawanan Pemilu (IKP). Hal itu terungkap dalam kegiatan Pengawasan Partisipatif dan Launching IKP yang dilaksanakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Majalengka yang berlangsung di Achiera Hotel & Convention Jatiwangi Square, Kamis (16/02).
Bupati Majalengka, H. Karna Sobahi yang diwakili Sekda Majalengka, H. Eman Suherman dalam sambutannya mengaku kaget dengan laporan dari Bawaslu Majalengka yang mengatakan bahwa Kabupaten Majalengka masuk ke dalam daerah yang indek kerawanan pemilunya cukup tinggi dan bahkan menyandang urutan ke 2 di Jawa Barat dan ke 17 di tingkat nasional.
“Saya kaget dengan peringkat yang diraih Kabupaten Majalengka dengan masuk kategori rawan pemilu urutan ke 2 di Jawa Barat dan ke 17 di tingkat nasional. Hal ini harus jadi perhatian serius bagi kita semua, mari kita bersama-sama untuk melakukan hal yang terbaik agar pemilu yang akan datang daerah kita ini jauh lebih baik dibanding pemilu-pemilu sebelumnya,” ujar Sekda Majalengka.
Sementata itu Komisioner Bawaslu RI, Loli Suhenti, dalam kegiatan pengawasan partisipatif dan launching IKP menjelaskan, salah satu daerah yang menyumbang angka tingginya IKP di Jawa Barat dan nasional adalah Kabupaten Majalengka. IKP lahir dari data pengalaman pemilu periode sebelumnya dan salahsatunya adalah angka tingginya pemilik hak suara tapi tidak bisa memilih karena tidak ada atau kurangnya kertas suara saat proses pencoblosan.
“Kabupaten Majalengka ini merupakan daerah yang adem-adem saja tetapi kenyataannya dalam proses pemilu tiba-tiba muncul ke permukaan seperti masuknya sebagai daerah yang angka kerawanan pemilunya cukup tinggi. Tingginya IKP ini tentunya hanya sebagai peta jalan untuk dijadikan semua pihak terkait guna melakukan mitigasi agar kerawanan tersebut dapat diminimalisir bahkan kalau bisa diatasi dengan baik,” jelas Loli Suhenti.
Menurutnya, keberadaan Bawaslu dalam proses pemilu tentunya bekerja secara profesional sesuai aturan yang berlaku untuk melahirkan calon-calon pemimpin yang baik dan profesional. Kinerja Bawaslu dalam melakukan pengawasan harus benar-benar profesional karena menyandang beban dan amanat dari masyarakat agar hasil pemilu benar dan terpercaya.
Kegiatan Pengawasan Partisipatif dan Launching IKP dan launching IKP selain dihadiri perwakilan Komisioner Bawaslu RI, dihadiri juga 2 orang perwakilan Komisioner Bawaslu Jawa Barat, Ketua dan seluruh Komisioner Bawaslu dan KPU Kabupaten Majalengka, para camat se-Kabupaten Majalengka, TNI, Polri, Satpol PP, perwakilan Ormas, Perguruan Tinggi, BEM se-Majalengka dan undangan lainnya. (eko)
