CIREBON, fajarsatu.com – Bupati Cirebon H. Imron dan ratusan perawat di Kabupaten Cirebon menghadiri acara HUT Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) ke 49 yang digelar di Kampus 4 Gedung Fakultas Kedokteran lantai 7 Universita Gunung Jati (UGJ) Komplek lapangan Bima Jalan Terusan Pemuda, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Rabu (23/3/2023).
Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Kabupaten Cirebon Eni Suhaeni kepada sejumlah wartawan usai menghadiri acara HUT DPD PPNI ke 49, ratusan perawat di Kabupaten Cirebon saat ini, mendapat upah di bawah standar bahkan di gaji di bawah Upah Minimum Regional (UMR).
Menurut Eni, tanpa menyebut angka pasti jumlah perawat yang ia maksud.
Yang pasti, kata Eni, ratusan perawat yang diupah di bawah standar tersebut bekerja di fasilitas kesehatan milik pemerintah.
“Masih banyak teman-teman perawat di fasilitas pemerintahan yang tidak digaji, honornya di bawah standar dan ada yang gajinya dibawah UMR,” ujar Eni.
Masih kata Eni, perawat di Kabupaten Cirebon yang bekerja di fasilitas kesehatan milik pemerintah sendiri hingga kini masih ada yang diupah atau menerima honor sebesar Rp 300 ribu per bulan.
“Hanya memang tidak ada anggaran untuk honor. Dari anggaran APBD pun itu tidak semuanya mendapat honor,” ungkapnya.
Eni berharap tahun ini ada perbaikan nasib para perawat tersebut. Apalagi, tahun ini ada kuota Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk tenaga kesehatan sekitar 2.600 orang.
Menurut dia, dari sekitar tiga ribuan anggota DPD PPNI Kabupaten Cirebon yang sudah bekerja baik di fasilitas kesehatan milik pemerintah, swasta hingga secara mandiri, sebanyak 750 orang belum masuk formasi PPPK.
“Oleh karena itu, ada harapan kuota untuk PPPK di Kabupaten Cirebon sebanyak 2.600 di antaranya untuk tenaga kesehatan. Dari kami DPD PPNI ada 750 orang, sehingga mudah-mudahan tercover semua di PPPK,” ujarnya.
Ia optimistis, tahun ini sebanyak 750 perawat di DPD PPNI akan masuk ke dalam PPPK karena kuotanya cukup besar, sehingga peluangnya pun sangat besar.
“Saya optimis tahun 2023 ini 750 orang diangkat PPPK, karena formasinya itu kan melebihi dari anggota kami yang ada di lapangan,” pungkasnya. (yus)