SUMBER, fajarsatu.- Wabah virus Corona (Covid-19) berdampak luas, tak hanya pelayanan pemerintah, pendidikan atau sepinya pusat-pusat perbelanjaan, yang mengkhawatirkan justru masalah ekonomi yang dialami keluarga tidak mampu.
Hal itu diungkapkan Ketua Tanfidziyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Cirebon, KH. Aziz Hakim Syaerozi.
Menurutnya pemerintah, termasuk Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon harus komprehensif dalam penanganan virus Corona.
“Tidak hanya fokus pada penanganan Pasien dalam Pengawasan (PDP), Orang dalam Pemantauan (ODP), dan lainnya yang secara langsung berkaitan dengan Corona. Ada dampak tidak langsung yang diakibatkan makin maraknya peredaran Covid-19, salah satunya adalah warga miskin yang makin susah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya,” kata Aziz.
Warga kurang mampu, sambungnya, yang menggantungkan hidupnya dari sumber pencaharian serabutan dan buruh kasar, makin repot karena susah mendapatkan pekerjaan dan penghasilan.
“Belum lagi kebijakan intruksional yang meminta masyarakat untuk berdiam diri di rumah, makin membuat mereka kelimpungan,” ujarnya.
Karena itu, lanjut pria yang akrab disapa Kang Aziz ini, selain membentuk Gugus Tugas Penanganan Virus Corona, Pemkab Cirebon juga harus membentuk Gugus Tugas Penanggulangan Dampak Corona.
“Lembaga taktis itu bisa diarahkan untuk menginventarisasi solusi dan eksekusi bagi dampak Corona yang prioritas untuk ditangani, salah satunya mencari skema bantuan bagi warga miskin selama masa inkubasi,” jelas Aziz.
Lembaga tersebut, sambungnya, bisa diisi sejumlah instansi teknis yang ada di Kabupaten Cirebon dan menggandeng Forum Corporate Social Responsibility (F-CSR), institusi donor, hingga lembaga filantropi.
Baginya, penanganan masalah ini juga sangat penting agar tidak terjadi kelaparan atau kesengsaraan yang dialami mereka yang masuk dalam kategori ekonomi lemah.
“Bila perlu Pemkab Cirebon menyiapkan anggaran khusus untuk mereka dari APBD. Jika tidak memungkinkan karena sudah dikunci anggarannya, maka bisa mencari dana talangan yang nantinya dimasukan dalam APBD Perubahan 2020,” ujarnya. (dkn)
