KUNINGAN, fajarsatu- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kuningan menggelar Rapat Persiapan Penyaluran Bantuan Sosial Tanggap Darurat Covid-19 yang berlangsung di Ruang Kerja Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan, Kamis (9/4/2020)
Rapat tersbut dalam rangka meminimalisir dampak sosial dan ekonomi pandemi Covid-19, berbagai langkah penanganan dilakukan Pemerintah Kabupaten Kuningan.
Hadir dalam rapat Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kab. Kuningan, Asisten Ekonomi Pembangunan Setda Kab. Kuningan, Kepala Bappeda, Kepala BPKAD, Kepala Dinsos, Kepala Diskoperin, Kepala DKPP, Kabag Ekonomi , Kabag Kesra, Pimpinan Perum Bulog Kantor Cabang Cirebon, Kepala Kantor POS Cabang Kuningan, Kepala Bidang Dayasos dan PFM Dinsos Kab. Kuningan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kuningan, H. Dian Rachmat Yanuar menjelaskan, jumlah KK Kabupaten Kuningan sebanyak 361.780 KK dengan Rumah Tangga Sasaran (RTS) sebanyak 277.287 RTS.
Lanjutnya, jumlah penerima bantuan sembako/BNPT semula 75. 050 KPM, kini mendapatkan penambahan akibat dampak Covid-19 sebanyak 18.300 KPM, maka jumlah seluruhnya menjadi 93.350 KPM.
” Untuk bantuan Gubernur, kita mendapatakan quota final yang fix sebanyak 44. 550 KPM, yang akan dilaksanakan pada tanggal 16 April 2020″ ucap Dian.
Adapun bantuan dari gubernur berupa sembako senilai Rp 350 ribu dan uang tunai Rp 150 ribu. Untuk sembako komoditinya berupa beras 10 kg, makanan kaleng 2 kg/4 kaleng, gula 1 kg, minyak 2 liter, terigu 1 kg, Vit C 1 paket dan mie instan sebanyak 16 buah.
“Untuk sembako sesuai dengan mekanisme yang disampaikan Pemprov Jabar yaitu melalui Perum Bulog, dan pendistribusiannya dengan mengikuti protokol dalam rangka pencegahan Covid-19,” jelas Sekda.
Dian menambahkan, untuk penyaluran bantuan sembako akan dilakukan oleh Kantor Pos sebagai petugas distribusi dari gudang kepada Ruma Tangga Sasaran yang ada di Kabupaten Kuningan.
Sekda berharap agar adanya sinkronisasi data dan pemahaman bersama dati steakholder terkait, mulai dari pendataan, penganggaran perencanaan jenis bantuan dan pendistribusian bantuan tersebut, guna meminimalisir kerawanan dan reaksi sosial di masyarakat.
“Oleh karena itu diperlukan data yang akurat by name by address,” pintanya. (adit)
