BANDUNG, fajarsatu – Menanggapi ketidakakuratan data Klompok Rumah Tangga Sasaran (KRTS) non-DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), anngota DPRD Jawa Barat, H. Daddy Rohanady mengatakan, hal ini terjadi di semua dapil di Jabar, bahkan bisa jadi ini pula yang terjadi di seluruh Indonesia.
Lanynya, ketika pendataan awal tidak semua RT/RW dilibatkan. Setelah dilakukan verifikasi dan validasi, data mereka juga tak digunakan. Padahal, mereka mencoba menyusun data sedekat mungkin dengan fakta empiris di lapangan. Makanya, tidak aneh jika kemudian ada RT/RW/kades yang mengungkapkan kekesalannya dan viral di media.
“Masalah utamanya adalah data. Ada beberapa data hasil beberapa lali proses, termasuk verval dan slot pengajuan non-DTKS dalam koridor yang diminta Pemprov Jabar,” kata Sekretaris Fraksi Gerindra ini.
Kota Cirebon, misalnya, di awal alokasinya 3.840 KRTS. Di akhir, maksudnya untuk realisasi bansos tahap I, hanya tersiaa 874. Jumlah ini katanya sudah hasil verval. Nyatanya, masih ada 150 KRTS yang tidak valid.
Belakangan sesuai permintaan, kata dia, Kota Cirebon mengajukan lagi kuota non-DTKS sebanyak 35.000-an. Nyatanya yang diakomodir hanya sekitar 14.000-an.
“Semoga saja hal-hal seperti ini tidak menimbulkan konflik di masyarakat. Begitu sepengetahuan dari hasil pengamatan saya di dapil,” anggota Komisi IV DPRD Jabar ini. (irgun)
