GEGESIK, fajarsatu- Pembagian bantuan sosial dampak Covid-19 dari Provinsi Jabar banyak disayangkan warga, karena terkesan amburadul, penerima pun selain mayoritas orang kaya juga banyak orang yang sudah meninggal, sehingga masyarakat menilainya bantuan itu salah sasaran.
Pembagian bantuan sosial berdampak Covid-19 dari Provinsi Jawa Barat yang dilakukan melalui Kantor Pos itu banyak menuai persoalan.
Pasalnya keluarga penerima manfaat (KPM) banyak yang mampu tapi masih mendapatkannya bantuan sembako berupa i beras, makanan kaleng, gula, minyak, terigu, vitamin C, mie instan dan uang tunai sebesar 150 ribu dan dibagikan melalui ojeg online.
Pembagiannya pun terkesan amburadul karena penerima manfaat mayoritas keluarga mampu sehingga warga menilai, pembagian bansos salah sasaran. Seperti halnya di Pemerintahan Desa Gegesik Lor, Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon, diduga ada dua perangkat desa yang mendaptkan bantuan tersebut.
Dua perangkat desa tersebut yakni sekretaris desa (sekdes) dan Kasi Ekbang mendapatkan bantuan tersebut. Padahal sudah sangat jelas bantuan tersebut hanya untuk masyarakat yang kurang mampu tetapi di lapangan sungguh sangat jauh berbeda kenyataan.
Kuwu Desa Gegesik Lor, H. Suradi saat dikonfirmasi mengatakan,, dirinya kurang tahu persis adanya dua perangkat desa dalam pemerintahannya yang mendapatkan bantuan dari provinsi Jabar.
Namun dirinya dengan tegas kalau pun benar hal itu ada bisa dialihkan saja ke yang membutuhkan.
“Saya kurang tahu persis kalau ada dua perangkat desa, yang mendapatkan bantuan dari provinsi karena sampai sekarang bantuan tersebut belum ada. Datanyapun saya kurang tahu, kalaupun itu benar bisa dialihkan saja untuk yang membutuhkan,” tegasnya.
Suradi menjelaskan, untuk bantuan dari provinsi, pihak pemdes tidak tahu menahu karena nama-nama itu langsung dari provinsi. Pihak pemdes hanya menerima kalau bantuan tersebut akan di berikan ke orang-orang itu.
“Kalau penerima bantuan itu usulan dari pemdes kenapa banyak orang meninggal tapi masih mendapatkan bantuan, masa pemdes mengusulkan orang yang meninggal untuk mendapatkan bantuan,” katanya.
Didelaskan dia, data-data penerima bantuan dari provinsi bukan dari pemerintah desa. Pemerintah desa tidak tahu menahu, makanya banyak oarang yang sudah mampu dan meninggal tetapi masih mendapatkan bantuan tersebut.
“Kami juga kaget saat menerima data warga yang akan mendapatkan bantuan dari provinsi, karena tidak sedikit orangnya sudah meninggal, pemdes juga tidak tahu itu data tahun berapa, apa lagi ada perangkat desa kami,” ungkapnya. (dan)
