HARJAMUKTI, fajarsatu – Ketua Fraksi Golkar DPRD Kota Cirebon, Agung Supirno menggelar rese di RW 04 Tugu Dalam, Kelurahan Kalijaga, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, Jumat (5/3/2021).
Usai reses dengan mendatangi warga dari pintu ke pintu, Agung banyak menerima aspirasi dan keluhan warga yang nantinya akan dijadikan dasar poko-pokok pikiran (pokir) hasil reses dalam Persidangan I tahun 2021.
Dikatakannya, dirinya bersyukur dengan kinjungan langsung ke warga, pihaknya banyak menerima langsung apa yang menjadi permasalahan warga. “Ada banyak hal yang saya dapat di RW 04 Tugu Dalam yang saya kira sama dengan di beberapa daerah lain di Kecamatan Harjamukti,” kata Agung.
Pertama, lanjutnya, soal perbaikan rutilahu karena apa yang distandarkan oleh pemerintah atai dinas terkait mengenaik rumah yang layak verifikasi, ternyata di lapangan tidak sesuai.
Agung mencontoh rumah yang ditinjau tersebut dindingnya tidak geribik, artinya kalau kondisinya seperti itu makanya pengajuan perbaikan rumahnya bisa dibatalkan.
“Saya mengharapkan pemerintah untuk lebih luas lagi dalam menentukan standar yang mendapat bantuan perbaikan rutlahu, misalnya kalau atpanya sudah lapuk daripada roboh mengakibatkan terjadinya korban, sudah seharusnya mendapatkan bantuan rutilahu,” katanya.
Dirinya melihat di lingkungan RW 04 Tugu Dalam dua rumah serupa yang selayaknya mendapat bantuan perbaikan rutilahu tanpa harus dengan persyaratan yang dapat menyulitkan warga. “Saya akan menginvetarisir berupa rumah yang layak dibantu pemerintah,” jelasnya.
Jadi, lanjutnya, bantuan tersebut datang saat rumah sudah roboh tapi bantuan itu datang saat rumah akan roboh. “Jangan dibalik-balik teorinya,” tandas Agung.
Keluhan lainnya, tambahnya, soal pendidikan yang meminta kepastian kapan pelaksanaan pembelajaran tatap muka.
“Hal lain yang dikeluhkan warga soal permodalan terutama pedagang di sekolah yang selama sekolah tutup, otomatis dagangnya juga berhenti yang pada akhirnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga juga menghilang,” ucap salah satu dari lima kandidat calon walikota Cirebon ini.
Agung menambahkan, persoalan BPJS Kesehatan yang dibiayai APBD Kota Cirebon juga banyak dikelihkan warga karena hingga saat in masih banyak yang belum menerima BPJS Kesehatan PBI. “Banyak warga yang dulunya BPJS Kesehatan mandiri karena banyak yang di-PHK, akhirnya banyak menunggak,” ungkap Agung.
Menanggapi kondisi tersebut, dirinya sebagai wakil rakyat dari Dapil 2 Kecamatan Harjamukti akan membawa persoalan tersebut ke parlemen dalam Persidangan I DPRD Kota Cirebon. (irgun)
