KEJAKSAN, fajarsatu – DPRD Kota Cirebon menggelar Rapat Paripurna Pandangan Umum dari fraksi-fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PP APBD), tanggapan Wali Kota dan Laporan Hasil Reses Masa Persidangan II tahun 2021 di Griya Sawala, Selasa (6/7/2021).
Dalam pandangan umumnya, Ketua Fraksi Gerindra, Ruri Tri Lesmana mengapresiasi raihan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) lima kali berturut-turut yang dinilainya merupakan prestasi luar biasa.
“Tidak semua kota dan kabupaten lain bisa mendapatkannya. Keberhasilan Pemda Kota Cirebon meraih opini WTP lima kali berturut-turut tersebut juga merupakan kerja keras semua pihak,” kata Ruri.
Fraksi Gerindra meminta kepada Pemda Kota Cirebon untuk mampu menunjukkan kemandirian, salah satunya dengan meningkatkan target PAD.
“Karena PAD merupakan indikator pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan. Selama ini PAD Kota Cirebon secara persentase masih bergantung dari dana perimbangan pemerintah pusat,” tandasnya.
Hal senada diungkapkan Harry Saputra Gani dari Fraksi Partai NasDem. Ia mengatakan, peningkatan PAD jangan sampai memberatkan wajib pajak yang saat ini banyak terkena dampak dari pandemi Covid-19.
Faksi NasDem meminta agar orientasi belanja daerah dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat seperti kesehatan, pendidikan, kesejahteraan serta pemulihan ekonomi.
Pandangan Umum fraksi di DPRD ini merupakan masukan yang berharga bagi Pemda Kota Cirebon untuk merumuskan kebijakan yang akan diambil. Pemerintah Daerah (Pemda) Kota Cirebon berupaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah pandemi Covid-19.
Menjawab Pandangan Umum fraksi, Wali Kota Cirebon, H. Nashrudin Azis mengatakan, saran dari fraksi agar Pemda Kota Cirebon berupaya mencari peluang untuk bisa meningkatkan PAD, merupakan masukan yang berharga bagi Pemda Kota Cirebon untuk merumuskan kebijakan yang akan diambil.
“Pemerintah Daerah (Pemda) Kota Cirebon berupaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah pandemi Covid-19,” katanya.
Azis mengaku, selama ini sebagian besar sumber dana Pemda Kota Cirebon memang berasal dari dana perimbangan pemerintah pusat. Untuk itu, lanjutnya, Pemda Kota Cirebon akan berupaya lebih keras untuk bisa meningkatkan PAD.
“Selain meminta untuk meningkatkan potensi pendapatan, sejumlah fraksi di DPRD Kota Cirebon juga meminta agar Pemda Kota Cirebon bisa membelanjakan PAD dengan sebaik-baiknya. Dengan melihat kebutuhan mana yang harus didahulukan,” ungkap Azis.
Tambahnya, saat ini alokasi belanja Pemda Kota Cirebon diprioritaskan untuk kesejahteraan masyarakat dan penanganan Covid-19 yang hingga saat ini masih belum berakhir, sehingga sebagian besar alokasi belanja daerah masih digunakan untuk penanganan Covid-19.
Azis juga menambahkan, semua masukan, saran bahkan kritik yang diberikan dalam pandangan fraksi tersebut menurut Azis merupakan masukan yang berharga dan pengayaan untuk paripurnanya kebijakan yang akan diterbitkan oleh Pemda Kota Cirebon.
“Kami jadikan sebagai pelecut semangat untuk lebih baik lagi dalam pengelolaan APBD,” tandas Azis.
Untuk itu, Azis meminta dukungan dan kerjasama baik dari perangkat daerah maupun semua pihak, terutama dukungan dari DPRD Kota Cirebon sebagai fungsi kontrol dalam penyusunan APBD.
Seiring dengan PPKM Darurat, rapat paripurna di ruang Griya Sawala DPRD Kota Cirebon hanya diikuti tujuh anggota dewan yang hadir secara fisik, sedangkan anggota dewan lainnya secara tertib mengikuti secara virtual, sehingga pelaksanaan protokol kesehatan (prokes) diterapkan secara ketat saat pelaksanaan rapat paripurna hari ini. (irgun)
