BANDUNG, fajarsatu – Angka kemiskinan di Kabupaten Cirebon disebut masih tinggi. Berdasarkan surat terbaru dan SK Kemensos yang diinformasikan Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Kabupaten Cirebon menyebutkan, penduduk miskin di Kabupaten Cirebon mencapai hingga 70 persen.
Menanggapi hal itu, seorang tokoh masyarakat Kabupaten Cirebon yang juga anggota DPRD Jabar dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Hj. Yuningsih mengaku malu dan tidak percaya. Dia pun mempertanyakan indikator penilaian miskin tersebut.
“Saya malu membaca berita tentang naiknya warga miskin di Kabupaten Cirebon. Masa bisa tembus 70 persen, ini indikatornya apa?” ujar wakil rakyat dari Dapil XII (Kota/Kabupaten Cirebon-Indramayu) ini, Rabu (6/10/2021).
Yuningsih pun menyoal perihal permintaan Kadinsos yang meminta anggaran untuk melakukan verifikasi dan validasi data.
Lanjutnya, itu sangat tidak etis mengingat anggarannya sendiri sudah telat. Meski demikian, menurut dia, yang dilakukan Kadinsos tersebut merupakan suatu hal yang wajar.
Karena, tambah Yuningsih, mungkin saja untuk melakukan verval ulang terkait data kemiskinan yang semakin tinggi.
“Kalau itu data terakhir dari Kemensos tanggal 18 September, kenapa tidak dari kemarin pas anggaran perubahan. Kenapa baru diekspos sekarang? Ini sepertinya ada kesalahan komunikasi antara pimpinan dan bawahan,” ucapnya.
Yuningsih juga memprediksi, data tersebut bisa saja terjadi kesalahan. Indikator kemiskinan yang di berikan harus benar-benar jelas.
Masalahnya, kata dia, saat ini pembangunan di Kabupaten Cirebon tidak buruk-buruk amat. Kalau barometernya karena covid, tidak mungkin tiba-tiba warga miskin di Kabupaten Cirebon melambung tinggi.
“Kalau jumlahnya seperti yang sekarang, bisa-bisa Kabupaten Cirebon menduduki urutan pertama daerah termiskin di Jawa Barat. Saya malah tidak yakin,” kata anggota Komisi II DPRD Jabar ini. (byu)
