SUMBER, fajarsatu.- Menimbulkan banyak korban siswa dari tragedi runtuhnya dua kelas SMPN 2 Plumbon membuat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Ditjen Dikdasmen) akan segera melakukan komunikasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR).
Hal itu dalam upaya percepatan rehabilitasi SMPN2 Plumbon usai insiden ambruknya atap bangunan yang menimpa puluhan siswa. Mengingat urgensi kebutuhan akan sarana dan prasarana dalam menunjang pendidikan bagi siswa menjadi prioritas bersama.
“Kami dari kementerian menyampaikan turut berduka atas musibah ini. Verifikasi dan pendataan sudah dilakukan dimana nantinya akan memilah dimana yang menjadi kewenangan dan mana yang bukan. Upaya percepatan saat ini kami akan menyurati ke Kemen PUPR agar bisa dikoordinasikan dalam rehabilitasi bagi bangunan tersebut,” ungkap Direktur Ditjen Dikdasmen, Kemendikbud RI, Poppy Dewi Puspitawati disela kunjungannya ke SMPN2 Pumbon, Jumat (4/10/2019).
Poppy menjelaskan, sambil menunggu realisasi perbaikan maka sejumlah alternatif pun diberikan agar proses kegiatan belajar mengajar (KBM) tetap berjalan. Seperti penyediaan tenda sementara berstandar nasional yang biasa digunankan tatkala ada bencana.
“Namun perangkat itu masih belum diperlukan. Karena pihak sekolah sudah ada alternatif lain yakni dengan membagi dua sesi pembelajaran yakni sekolah pagi dan siang,” terangnya
Untuk mekanisme perbaikan sendiri, diakui Poppy, kembali berdasarkan atas pengajuan berbasis pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Mengingat dari jumlah sekolah SMP se Indonesia sekitar 39.500 sekolah.
Namun karena anggarannya tebatas, lanjutnya, tahun ini hanya mampu menyalurkan bagi 110 sekolah saja, sehingga realisasi yang diberikan tidak bisa sesuai harapan karena terbentur berbagai mekanisme dan keterbatsan.
Untuk anggraan yang disalurkan, kata dia, berasal dari APBN berupa DAK yang diprioritaskan sesuai perhitungan urgensi atas kajian yang dilakukan.
“Realisasi bukan berdasarkan like and dislike tapi prioritas yang diperhatikan berdasarkan urgensi. Makanya tidak semua bisa kita penuhi walaupun banyak sekali ajuan. Kan anggrannya juga tidak sebesar yang ada dan tidak juga bisa disamaratakan karena perlu dilihat standarnya,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendikan Kabupaten Cirebon, Asdullah Anwar mengapresiasi atas kunjungan langsung dari pihak kementerian. Pihaknya menyerahkan sepenuhnya mekanisme kepada Kemendikbud perihal pengajuan bantuan atas realisasinya.
“Alhamdulillah ibu Direktur langsung bisa turun. Dalam artian pihak kementerian responsive dan bisa meninjau serta bisa tahu kondisi di lapangan seperti apa. Sehingga sepenuhnya kami serahkan, namun kami juga berharap apa yang menjadi harapan bersama bisa terealisasi sesegera mungkin. Karena ini demi keberlangsungan pendidikan khususnya di Kabupaten Cirebon,” jelasnya. (FS-7)
