CIREBON, fajarsatu.com – Komisi III DPRD Kota Cirebon bersama Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Cirebon membahas rencana kerja tahun 2024 di Griya Sawala gedung DPRD, Jumat (1/12/2023).
Memimpin jalannya rapat, Ketua Komisi III, Benny Sujarwo menyampaikan, beberapa evaluasi dan memberikan rekomendasi terkait realisasi pelaksanaan kegiatan Disnaker Kota Cirebon, seperti upaya mengurangi angka pengangguran.
Benny mengungkapkan, hingga saat ini kebutuhan kerja masyarakat Kota Cirebon masih cukup tinggi, sementara kesempatan kerja yang tersedia terbilang sedikit.
“Kegiatan-kegiatan seperti job fair dan lainnya, perlu ditingkatkan agar dapat menyerap banyak tenaga kerja, karena seperti yang disampaikan Disnaker, angka pengangguran di Kota Cirebon masih menginjak angka 8,42 persen,” katanya.
Komisi III pun merekomendasikan kegiatan lain seperti pelatihan agar dapat memaksimalkan peran siswa telah lulus mendapat sertifikasi terakreditasi perusahaan.
“Kami berharap, lulusan masyarakat yang ikut pelatihan, mempunyai sebuah sertifikat, legal formal, sesuai dengan bakat dan minat,” jelasnya.
Senada, anggota Komisi III, Cicip Awaludin SH juga menyampaikan agar memaksimalkan 40 Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang ada di Kota Cirebon agar tercipta lulusan yang memiliki kapasitas tinggi, sekaligus upaya penanggulangan angka pengangguran.
“Kami juga minta, untuk Disnaker melakukan monitoring terhadap 40 LPK di Kota, sehingga nanti akan berkaitan juga dengan penanggulangan tenaga kerja,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon, Drs Agus Suherman SH MH, menerangkan selama 2023 telah melakukan berbagai upaya menekan angka pengangguran di Kota Cirebon.
Kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan seperti ekspansi job fair dengan beberapa Perguruan Tinggi di Kota Cirebon, peningkatan kualitas angkatan kerja melalui bursa kerja khusus (BKK), serta peningkatan peran LPK Tripartit dan Dewan Pengupahan Kota.
“Selain itu, ke depan, kami juga akan terus gencar mengadakan sosialisasi, terutama soal TKI, agar jangan sampai terjebak jadi pekerja ilegal, terutama bagaimana cara kerja ke luar negeri yang aman sesuai aturan,” paparnya.
Sejauh ini, realisasi kegiatan yang telah dilakukan Disnaker mencapai 70,52 persen. Agus juga berharap kepada pemerintah agar terus mendukung kegiatan baik pengadaan maupun peningkatan SDM.
“Desember ini dan seterusnya, kami meminta support pemerintah mengenai kegiatan yang berlangsung di kota Cirebon,” harapnya. Turut hadir anggota Komisi III, Fitrah Malik SH dan M Fahrozi SIP. (irgun)
