BANDUNG, fajarsatu.com – Pj Wali Kota Cirebon, H. Agus Mulyadi menghadiri High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Serta Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Se-Jawa Barat di Hotel Hilton Bandung, Rabu (6/3/2024).
Kegiatan digelar oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Bank Indonesia Jawa Barat dan instansi terkait dengan mengusung tema “Sinergi dan Kolaborasi Pengendalian Inflasi Menghadapi HBKN Ramadan dan Idulfitri serta Perluasan Digitalisasi guna Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat”.
Dalam sambutannya, Pj. Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin meminta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bekerja lebih efektif untuk mengendalikan inflasi jelang Ramadan Idul Fitri.
Bey mengingatkan, inflasi Jabar per Februari 2024 sebesar 3,09 persen (year on year), 0,45 persen (month to month), dan 0,61 persen (year to date).
Secara year on year, kata Bey, inflasi Jabar lebih tinggi dibandingkan nasional sebesar 2,75 persen.
“Saya meminta kepada TPID untuk memahami secara baik faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya inflasi di Jawa Barat dibandingkan inflasi nasional,” katanya.
Bey mengatakan, jelang Ramadan tahun ini, strategi pengendalian inflasi melalui operasi pasar akan diperkuat dengan memanfaatkan data evaluasi tahun sebelumnya untuk menekan harga pangan secara efektif termasuk beras yang saat ini tinggi di masyarakat .
Selain itu, kata Bey, distribusi pasokan ke pasar ritel modern dan tradisional juga akan diperhatikan untuk menjaga ketersediaan dan kelancaran distribusi agar komoditas pokok bisa lebih mudah di dapatkan masyarakat.
“Stok kita itu cukup di Jawa Barat, jadi tidak perlu masyarakat membeli beras dengan jumlah berlebihan (Panic Buyying),” pesannya.
Dalam upaya perluasan digitalisasi untuk mendorong implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD), Bey meminta agar literasi masyarakat ditingkatkan.
Terutama dalam pembayaran setelah transaksi, pembayaran pajak, dan retribusi nontunai untuk optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Pemda Provinsi, kabupaten, kota dan lembaga keuangan melakukan kampanye dan promosi secara masif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat transaksi keuangan digital,” katanya.
Selain itu, digitalisasi transaksi jual beli pada level UKM juga perlu didorong dalam upaya strategis perluasan digitalisasi ETPD.
“Peran Pemda Provinsi, kabupaten, kota, Bank Indonesia dan lembaga keuangan untuk mendorong digitalisasi transaksi keuangan untuk UKM,” ungkap Bey.
Sementara itu, Pj Wali Kota mengatakan, Pemda Kota Cirebon akan terus mengikuti arahan program pengendalian inflasi dan perluasan digitalisasi di Jawa Barat.
“Terutama menghadapi bulan Ramadan, kita akan terus tingkatkan kewaspadaan terhadap komoditas-komoditas yang rentan menyumbang inflasi, seperti minyak goreng, beras, cabai rawit, daging ayam, daging sapi hingga telur ayam agar inflasi tidak meroket dan tidak membebani masyarakat,” ujarnya.
Dengan demikian, diharapkan bahwa langkah-langkah ini akan memperkuat stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Jawa Barat. (*)
