SUMBER, fajarsatu.- Terkait polemik Pertimbangan Teknis (Pertek) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Cirebon yang saat ini belum ada titik temu berdampak terhambatnya pembangunan sedikitnya 4.000 unit rumah, membuat Ketua Bidang Organisasi dan Kaderisasi Projo Kabupaten Cirebon, Khaerudinsyah buka suara.
Ia menyayangkan sikap yang diambil oleh Ketua DPRD Kabupaten Cirebon yang cenderung mendukung para pengembang perumahan terkait permasalahan Pertek BPN Kabupaten Cirebon.
Bahkan, lanjut dia, Ketua DPRD malah menyarankan para pengembang melakukan gugatan class action terhadap BPN Kabupaten Cirebon.
Khaerudinsyah menilai, polemik ini muncul karena adanya perbedaan peta yang dimiliki BPN, PUPR dan Dinas Pertanian. Pada dasarnya, lanjutnya, hal tersebut untuk kepentingan pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Cirebin yaitu salah satunya untuk melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B).
“Maka dari itu, saya harap Ketua DPRD Kabupaten Cirebon jangan gegabah dalam mengambil sikap karena kemungkinan bisa jadi tafsiran yang dilakukan oleh BPN Kabupaten Cirebon itu benar melalui Pertimbangan Teknis (Pertek), karena saya yakin kebijakan tersebut pada dasarnya ingin melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B), yang saat ini masalah pangan menjadi isu nasional bahkan dunia,” kata dia, Selasa (28/1/2020).
Khaerudinsyah juga menilai, lahan untuk pertanian saat ini semakin berkurang, yang kedepannya bisa berdampak kepada krisis pangan yang ada di Kabupaten Cirebon.
“Projo Kabupaten Cirebon sendiri dalam hal ini mendukung untuk kemajuan pertumbuhan pembangunan yang ada di Kabupaten Cirebon menjadi lebih baik, akan tetapi tidak boleh melanggar regulasi yang ada apalagi bertentangan dengan tujuan Presiden Jokowi yaitu salah satunya berkedaulatan pangan,” jelasnya.
Meskipun demikian, dirinya mendukung pemerintah daerah beserta BPN untuk dapat menyelesaikan permasalahan ini sehingga kedepannya para investor dapat berinvestasi untuk bersama-sama membangun perekonomian di Kabupaten Cirebon tanpa mengusik sedikitpun lahan yang akan dijadikan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
“Karena sebenarnya berbicara industri yang tidak hanya berbicara tentang pabrik dan gedung-gedung tinggi akan tetapi industri pertanian dan pariwisata saat ini mempunyai potensi yang sama baiknya dalam menunjang pembangunan daerah serta lebih ramah terhadap lingkungan,” pungkasnya. (FS-7)
