SUMBER, fajarsatu.- SMPN 1 Talun yang terletak di Jalan Arumsari, Desa Kecomberan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon membutuhkan revitalisasi dan penambahan ruangan kelas.
Hal itu dikatakan Kepala SMPN 1 Talun, Hj. Yeni Suryani K, S.Pd, MM saat menerima kunjungan Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, Asdullah Anwar yang berlangsung di SMPN 1 Talun, Jumat (26/12/2019).
Yeni mengaku, kehadiran Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon bukan tanpa alasan. Dalam kesempatan tersebut, dirinya menhelaskan, saat ini jumlah siswa SMPN 1 Talun sudah mencapai 800 lebih sehingga butuh penambahan ruangan.
“Setiap tahun kami selalu memangkas jumlah kuota sehingga pada akhirnya banyak siswa yang mendaftar ke sekolah di Kota Cirebon. Kami butuh revitalisasi dan penambahan ruang kelas,” katanya.
Yeni meminta bantuan Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon agar diberikan kemudahan, pasalnya sekolahnya sudah 37 tahun belum ada perbaikan. Pihaknya membutuhkan anggaran untuk memperbaiki ruang kelas, terlebih pasca tiga ruang kelas yang ambruk karena tidak kuat menahan beban.
“Kami minta perubahan, khususnya dari segi sarana prasarana. Kita satu-satunya sekolah di Kecamatan Talun sebagai berada di daerah perbatasan, penyangga kota,” terangnya.
Sementara, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, Asdullah Anwar mengungkapkan, ribuan sekolah di Kabupaten Cirebon mengalami kerusakan bervariatif, baik di tingkat sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP).
Dirinya mengeluhkan minimnya anggaran dalam usaha perbaikan sekolah sehingga kepala sekolah diharapkan dapat berkreasi dalam menangani fenomena tersebut.
“Upaya perbaikan sudah dilakukan namun jumlahnya terbatas, menyesuaikan dengan kemampuan anggaran yang bersumber dari APBN maupun APBD,” kata Asdullah.
Persoalan dunia pendidikan dinilainya cukup kompleks dengan berbagai macam persoalan yang ada di dalamnya. Khususnya, kata Asdullah, soal sarana prasarana yang sampai saat ini masih banyak mengalami kerusakan mulai dari kerusakan ringan hingga kerusakan berat yang jumlahnya mencapai ribuan jumlah sekolah rusak.
“Untuk gedung SD saja, ada 1.850 lebih yang rusak dan yang sudah diperbaharui terbatas. SMP juga masih banyak,” ungkapnya.
Oleh karena itu, dibutuhkan peran serta dan komitmen pihak kepala sekolah untuk bisa menyelesaikannya secara bersama-sama mengingat secara keseluruhan tidak dapat mengandalkan anggaran yang bersumber dari pemerintah.
“Perlu perhatian dari kepala sekolah dan butuh komitmen bersama dalam penyelesaiannya. Kalau semua diserahkan ke pemerintah tidak akan selesai-selesai,” ujarnya.
Bahkan soal sekolah yang ambruk pun dibutuhkan solusi cepat dalam penyelesaiannya agar tidak mengorbankan anak didik. “Butuh kehadiran CSR dan upaya lain seperti memberdayakan wali murid,” kata dia.
Seperti apa yang tertuang dalam peraturan daerah mengenai hal ini, pemberdayaan masyarakat dalam menjadi solusi tercepat dalam penanganan sarana dan prasarana sekolah yang mengalami kerusakan dengan level kerusakan yang bervariatif.
“Di perda dibolehkan memberdayakan wali murid melalui komitmen komite sekolah,” tegasnya. (FS-7)
