SUMBER, fajarsatu.- Komisi 1 DPRD Kabupaten Cirebon menyoroti kinerja Bupati Cirebon, H. Imron Rosyadi yang menilai penundaan mutasi hasil open bidding untuk sembilan OPD akan mengganggu kinerja setiap OPD, terutama soal penyerapan anggaran yang akan berdampak langsung bagi pelayanan masyarakat.
“Itu dia saya juga bingung. Awal Januari sudah laporan ke kami, bahwa hasil open bidding sudah ada orang-orangnya. Tapi kenapa sampai sekarang mutasi belum digelar juga,” ungkap H. Junaedi saat ditemui di Gedung DPRD Kabupaten Cirebon, Jumat (7/2/2020).
Berkaitan dengan mutasi, disebutnya, dewan sebetulnya sudah komitmen dengan pihak eksekutif, bahwa tidak akan mencampuri persoalan mutasi dan rotasi. Namun karena banyak masukan dari masyarakat, akhirnya angkat bicara. Di sisi lain, Kepala BKPSDM, Supadi mengaku, semua domain sudah ada di bupati.
“Kami sudah koordinasi dengan Pak Supadi. Diakui hasil open bidding sudah terisi, tapi kenapa sampai sekarang belum dilaksanakan. Ini yang jadi pertanyaan kami,” jelasnya.
Sementara itu, beberapa waktu lalu, Bupati Imron sempat mewacanakan akan melakukan mutasi pada awal Februari ini. Isu yang berkembang, mutasi dilakukan pada hari Jumat ini.
Namun tampaknya tidak ada tanda-tanda sama sekali. Beredar kabar lainnya, mutasi akan digelar pada Selasa pekan depan. Namun kabarnya lagi, Imron sedang mengikuti Bimtek di Bandung mulai Jumat ini sampai Selasa depan.
Terkait isu di luar bahwa mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra masih berperan dan menekan Imron, Junaedi mengaku enggan berpolemik. Namun kalau mutasi masih terus ditunda-tunda, kemungkinan isu tersebut semakin kencang. Di sinilah, katanya, akan menjadi bola liar yang akhirnya menemukan titip asumsi.
“Saya juga dengar isu seperti itu. Kalau mau dipatahkan, ya segera lakukan mutasi. Terus alasannya apalagi, sementara OPD akan melaksanakan kegiatan. Ini jelas menghambat penyerapan anggaran,” pungkasnya. (FS-7)
