SUMBER, fajarsatu- Rencana Kabupaten Cirebon menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai tindak lanjut penerapan PSBB yang dilakukan oleh Provinsi Jawa Barat, nampaknya masih menyimpan sekelumit persoalan sosial.
Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Moh Luthfi meminta kesiapan pasukan gugus tugas segera dimatangkan karena dari sisi pembiayaan belum memadai.
“Operasional gugus tugas hanya 2 persen dari total anggaran penanganan Covid-19 sebesar Rp 124 miliar dan ini pasti menjadi persoalan baru yang akan muncul,” kata dia saat ditemui di gedung DPRD, Kamis (30/4/2020).
Lanjut dia, masih ada cadangan biaya tak terduga yang dimiliki sebesar Rp 17 miliar yang belum teralokasikan hingga saat ini.
“Saya minta temen-temen yang terkait dengan operasionalisasi PSBB segera menyusul action plan jadi kita tidak ingin ada tawar menawar mulai minggu depan. Karena akan ada check point yang waktu operasionalnya selama 24 jam,” jelasnya.
Ia menginginkan gugus tugas di setiap kecamatan benar-benar mengkonsolidasikan soal PSBB kepada setiap desa agar menghasilkan penerapan yang maksimal dalam pemberlakuannya.
“Kita tidak mau gapenya terlalu jauh dengan kuningan karena kuningan yang paling mudah dan sederhana jadi ukuran kita,” bebernya.
Akan menjadi suatu dilematis tersendiri bagi penerapan PSBB, pasalnya bantuan Jaringan Pengaman Sosial (PJS) hingga saat ini masih belum turun dan pasti akan menjadi masalah dalam ruang lingkup sosial masyarakat.
“Jadi kita minta teman-teman lebih tanggap, saya sudah sampaikan ke bupati soal kekisruhan data dan itu harus selesai minggu ini. Apapun situasinya setelah semua terkonsolidasi segera lakukan langkah-langkah,” kata Luthfi. (dave)
