KEJAKSAN, fajarsatu – Pemkot Cirebon membuka Kegiatan Dialog Silaturahim dan Diskusi FKS Patuh Jabar berlangsung di Ruang Adipura Balaikota Cirebon, , Kamis (16/7/2020).
Kefgiatan bertajuk Persiapan Penyelenggaraan Umroh 1442 H Optimalisasi Bandara Kertajati Jabar dan Akreditasi BPW Badan Perjalanan Wisata Menjadi PPIU travel yang sudah berizin dari Kemenag ini dihadiri Wakil Wali kota Cirebon, Hj. Eti Herawati
Dalam kesempatan itu, Eti mengungkapkan, Kota Cirebon siap menjadi tempat transit jamaah umroh yang akan berangkat dari Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati.
“Sarana dan prasarana yang dimiliki Kota Cirebon sangat siap untuk menerima transit tamu-tamu Allah yang akan menunaikan ibadah umroh di Mekkah,” katanya.
Lanjutnya, Kota Cirebon memiliki 100 hotel dengan infrastruktur dan sarana yang sudah sangat memadai.
Dengan kondisi seperti itu, Kota Cirebon siap untuk menjadi tempat transitnya calon jamaah umroh yang akan diberangkatkan dari BIJB Kertajati.
Eti mengucapkan terima kasih kepada forum komunikasi travel yang telah menyelenggarakan kegiatan mereka di Kota Cirebon.
Menurutnya, keberangkatan jamaah umroh asal Jawa Barat dan sekitarnya dari BIJB patut terus didorong karena bisa memberikan dampak untuk Kota Cirebon.
“Memang saat ini keberangkatan umroh terhambat pandemi Covid-19. Namun sejak dini perlu dilakukan persiapan agar jika nantinya dibuka kembali ibadah umroh untuk negara di luar Arab Saudi, maka mereka sudah siap,” ungkap Eti.
Ketua Pelaksana Sekaligus Kepala Cabang Garis Lurus Travel Cirebon, Rahadian Fadel Amar mengatakan, berdasarkan catatan yang ada, sejak Februari 2020 hingga sekarang sudah ada 126.079 orang jamaah umroh asal Jabar yang terdampak Covid-19.
“Sejak ditutup, kami tidak pernah lagi membuka pendaftaran untuk jamaah umroh baru,” ungkap Rahadian. Mereka mengutamakan jamaah umroh yang sudah mendaftar untuk diberangkatkan terlebih dahulu.
Kegiatan ini juga dilakukan sebagai persiapan jika ibadah umroh dibuka kembali di masa pandemi Covid-19.
“Apa saja yang akan kita lakukan, itu yang dipersiapkan,” ungkap Rahadian. Selain itu mereka juga mendorong agar travel yang menyelenggarakan umroh dan haji semuanya memiliki izin dan legalitas sehingga tidak lagi ditemukan adanya jamaah yang terlantar. (irgun)
