BANDUNG, fajarsatu – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri menyebut, Jawa Barat menduduki posisi teratas dari sepuluh besar kasus korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dengan jumlah 101 kasus.
Terkait hal itu, dia meminta kepada semua wakil rakyat di Gedung DPRD Jabar untuk mewaspadai titik rawan korupsi khususnya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD terkait penganggaran.
“Kehadiran KPK di Jawa Barat ini, bukan tanpa alasan. Dari data korupsi yang ditangani KPK pada 2004-2020, terdapat 26 dari 34 provinsi terjadi kasus korupsi.” ujar Firli, di hadapan 120 anggota DPRD Jabar, di Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Rabu (8/9/2021).
Firli datang ke Gedung DPRD Jabar untuk menghadiri rapat koordinasi program pemberantasan korupsi terintegrasi, bersama DPRD Jabar.
“Dari sepuluh besar kasus korupsi di daerah yang ditangani KPK, Jawa Barat di peringkat satu dengan jumlah 101 kasus,” lanjut Firli.
Terkait hal tersebut, dia meminta kepada anggota dewan yang hadir untuk mewaspadai titik rawan korupsi khususnya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD terkait penganggaran.
“Modus yang paling banyak dilakukan adalah pemerasan, gratifikasi, dan penyuapan,” ucap Firli.
Firli meminta 120 legislator Jabar yang hadir untuk tidak tergoda melakukan tindak pidana korupsi.
Menurutnya, peran dan tanggung jawab DPRD dalam mewujudkan tujuan nasional pada konteks pemberantasan korupsi.
Dia mengajak peserta yang hadir sebagai anak bangsa untuk berkontribusi dalam mewujudkannya, melalui pemerintahan yang baik dan bersih dari korupsi.
“Perlu diingat, dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi APBD, eksekutif dan legislatif merupakan mitra. Bukan saling berkompetisi,” tegasnya.
Dijabarkan Firli, tugas KPK tidak hanya penindakan. Sebagaimana amanat undang-undang, Firli menjelaskan satu persatu tugas KPK lainnya terkait pencegahan, koordinasi, monitoring, supervisi dan penindakan serta eksekusi.
“Dalam pelaksanaan tugas pencegahan dan koordinasi, komitmen KPK untuk terus mendorong upaya perbaikan di daerah sekaligus mengingatkan kepada seluruh jajaran eksekutif di pemda, legislatif dan badan usaha agar tidak terjerumus dalam perbuatan korupsi,” ujarnya.
Di tempat yang sama, Ketua DPRD Taufik Hidayat, mengatakan, apa yang disampaikan Ketua KPK dalam pertemuan tersebut merespon harapan jajaran DPRD Jabar.
“Mudah-mudahan kedatangan KPK ini sebagai bagian dari upaya menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih. Kami berharap pendampingan dari KPK khususnya dalam fungsi penganggaran agar APBD yang efektif dan efisien yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dapat kami susun dengan sebaik-baiknya,” katanya. (byu)
