CIREBON, fajarsatu.com – KPPN Cirebon menggelar talkshow kolaboratif dengan tema “Kinerja Positif APBN 2022 Modal Kuat Merespon Tantangan global di Tahun 2023”, Rabu (25/1/2023).
Turut hadir dalam kegiatan itu Kepala KPPN Cirebon Lili Khamiliyah, kepala Kantor Perwakilan BI Cirebon Hestu Wibowo, Kepala BPS Kota Cirebon Joni Kasmuri dan Sri Wijayanti selaku kepala BKAD Kabupaten Cirebon.
Kepala KPPN Cirebon, Lili Khamiliyah mengatakan, APBN merupakan instrumen untuk mencapai tujuan nasional. Untuk mencapai tujuan tersebut APBN setidaknya memiliki 6 fumgsi, yaitu: fungsi otorisasi, fungsi perencanaan, fungsi pengawasan, fungsi alokasi, fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi.
“APBN sebagai fungsi stabilisasi mengandung makna bahwa anggaran Pemerintah mendjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Dalam menghadapi berbagai peristiwa yang berdampak serius pada perekonomian nasional, maka APBN berperan sebagai Shock Absorber yakni menjadi instrumen yang sangat penting untuk memberi dukungan terhadap penanggulangan krisis dan pemulihan ekonomi serta reformasi struktural,” ujar Lili.
Lili juga mengatakan, dalam tiga tahun berturut turut sejak 2020, anggaran perlinsos mengalami lonjakan yang sangat signifikan, tahun 2020 sebesar Rp 498 triliun dari tahun sebelumnya tahun 2019 sebesar Rp 293,2 triliun, berlanjut di tahun 2021 sebesar Rp 468,3 triliun dab tahun 2022 sebesar Rp 427,5 triliun. Perlinsos menrupakan kluster dalam program PEN dalam APBN, yang dirancang agar masyarakat yang terdampak secara ekonomi agar dapat terus memenuhi kebutuhan dasarnya.
“Program Perlinsos antara lain berupa: Bansos Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT/Kartu Sembako), Paket Sembako Bansos Tunai (BST), Banos Beras bagi penerima PKH, Bantuan langsung Tunai (BLT) Dana Desa,” katanya.
Dana Pemerintah melalui APBN, dikatakan Lili, menganggarkan untuk program dukungan kepada Usaha Mikro Kecil dan menenngah (UMKM) berupa kebijakan relaksasi penyaluran kredit perogram pemerintah (pembiayaan Umi dan KUR), penyaluran subsidi bunga, dan bantuan pemerintah, serta penempatan dana pada perbankan. Diharapkan UMKM mampu bertahan dan kembali mendorong untuk perekonomian nasional.
“APBN 2022 telah bekerja keras sebagai Shock Absorber untuk melindungi masyarakat dan menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional. Kinerja positif APBN 2022 menjadi modal yang kuat untuk menghadapi tahun 2023 dan konsolidasi fiskal 2023,” jelasnya.
Lebih lanjut dikatakan Lili, kerja keras APBN selama kurang lebih 3 tahun terakhir telah berhasil menjaga masyarakat dan perekonomian dan terbukti tangguh menghadapi berbagai guncangan dan ancaman ketidakpastian. Kinerja APBN 2022 mampu meredam gejolak ekonomi dan mendorong pemulihan ekonomi lebih cepat. Hal ini dibuktikan dengan PDB nasional yang tumbuh kuat sebesar 5,72 persen pada Triwulan III 2022 (yoy).
“APBN 2020-2022 sebagai APBN extraordinary dengan level defisit diatas 3 persen PDB, telah bekerja keras dalam menangani pandemi dan memulihkan ekonomi Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut, APBN 2023 harus disehatkan dengan level defisit kembali dibawah 3 persen PDB,” jelasnya.
Lili juga menjelaskan, dalan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang APBN Tahun 2023, dirancang untuk tetap menjaga optimisme dalam pemulihan ekonomi namun pada saat yang sama harus meningkatkan kewaspadaan dalam merespons gejolak global yang masih terus berlangsung. Tahun 2023 adalah tahun penuh optimisme dan harapan namun tetap waspada.
“APBN Tahun 2023, terdiri dari Belanja negara ditetapkan sebesar Rp 3.061,2 triliun yang terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp2.246,5 triliun dan Transfer ke Daerah sebesar Rp 814,7 triliun,” terangnya.
Belanja Negara, dikatakan Lili, diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui: Belanja pendidikan dan kesehatan untuk membangun SDM unggul dan produktif.
“Penyelesaian proyek-proyek strategis nasional untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan; Menjaga dan memperkuat jaring pengaman sosial bagi masyarakat miskin, menurunkan kemiskinan ekstrem, dan mengurangi kesenjangan, Meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah dalam perbaikan layanan kepada masyarakat dan memajukan perekonomian di daerah; dan Mendukung reformasi birokrasi, penyederhanaan regulasi, dan mendukung persiapan Pemilu 2024,” jelasnya.
Dikatakan Lili, program-program pembangunan dan strategis nasional yang meliputi pemulihan ekonomi, administrasi pemerintahan, kesehatan, pendidikan, pariwisata, kebudayaan dan infrastruktur yang telah dilaksanakan pada tahun 2022 akan dilanjutkan di tahun 2023.
“Guna mendukung kebijakan tersebut, alokasi Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 untuk wilayah kerja KPPN Cirebon, yang terdiri dari 3 wilayah kerja yaitu Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Indramayu, sebesar Rp 10,059 triliun lebih,” ungkapnya.
Untuk diketahui belanja pusat yang dialokasikan kepada 112 Satker Kementerian/ Lembaga di wilayah KPPN Cirebon sebesar Rp 3,903 triliun lebih, yang terdiri dari :
- Satker vertikal di Kota Cirebon terdapat 41 Satker dengan total anggaran sebesar Rp 2,746 triliun lebih.
- Satker vertikal di Kabupaten Cirebon terdapat 35 Satker dengan total anggaran sebesar Rp 607,881 miliar.
- Satker vertikal di Kabupaten Indramayu terdapat 36 Satker dengan total anggaran sebesar Rp 549,556 miliar lebih.
Sementara untuk Transfer ke Daerah TA 2023, yang disalurkan melalui KPPN Cirebon, nilainya mencapai Rp 6,156 triliun yang meliputi:
- Kota Cirebon sebesar Rp 789.232.936.000
- Kabupaten Cirebon sebesar Rp 2.810.660.578.000
- Kabupaten Indramayu sebesar Rp 2.556.379.125.000. (dekur)
