Oleh: Syamsudin Kadir
Penulis Buku “Kang Dedi Mulyadi: Memimpin dengan Hati”
PADA Senin 28 April 2025, ribuan kepala desa (kades) dan lurah se-Jawa Barat mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Gawe Rancage Pak Kades Jeung Pak Lurah yang berlangsung di Gedung Bale Asri Pusdai, Kota Bandung. Acara tersebut dihadiri oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Sosial Syaifullah Yusuf, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji, serta Deputi Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun (KLH/BPLH) Ade Palguna Ruteka.
Rakor ini digelar dalam rangka meningkatkan peran kades dan lurah dalam menangani permasalahan di kewilayahan, seperti menurunkan (1) angka kemiskinan, (2) angka stunting, (3) angka kematian ibu dan bayi, (4) angka kematian ibu melahirkan, (5) penyelesaian masalah sampah dan lingkungan, serta (6) peningkatan partisipasi keluarga berencana di Jawa Barat. Hal tersebut bisa dipahami dari sambutan Gubernur Jawa Barat periode 2025-2030 H. Dedi Mulyadi di hadapan Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota, Camat, Kepala Desa dan Lurah yang hadir.
Sosok yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM) atau Kang Dedi ini mengatakan, pada forum tersebut dibuat juga komitmen-komitmen untuk melakukan berbagai percepatan terhadap apa yang menjadi kebutuhan publik di Jawa Barat. Acara tersebut juga menghasilkan “Deklarasi Jawa Barat Istimewa”. Salah satunya adalah penegasan untuk memenuhi kebutuhan publik yaitu penanganan sampah yang sudah darurat. Selain itu, disepakati bahwa pembangunan desa menjadi titik sentral utama di Jawa Barat.
KDM menjelaskan, percepatan pembangunan desa itu mencakup banyak hal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat banyak termasuk pelayanan masyarakat secara luas. Misalnya, infrastruktur, keluarga berencana, peningkatan kesehatan masyarakat kemudian penanganan stunting, pencegahan kematian ibu hamil meninggal, pencegahan ibu meninggal karena melahirkan. Lalu, pencegahan anak balita meninggal karena sedang dilahirkan.
“Ada infrastruktur peningkatan kesehatan masyarakat, penanganan stunting, pencegahan kematian ibu hamil, pencegahan ibu hamil meninggal ketika melahirkan, dan pencegahan balita meninggal karena proses sedang dilahirkan. Kemudian peningkatan ketahanan pangan, koperasi desa, dan sekolah rakyat,” tegas mantan Bupati Purwakarta dua periode ini (2008-2018).
KDM menegaskan, dalam pelaksanaannya nanti, Pemprov Jawa Barat akan turun membina berkolaborasi dengan pemerintah kota kabupaten sehingga informasi sampai ke level desa. Diharapkan pemerintah desa turut aktif, jika tidak pihaknya akan siapkan sanksi berupa pengurangan bantuan dari provinsi. Ia juga mengungkapkan komitmen pemerintah untuk mengendalikan jumlah penduduk di Jawa Barat. Ia menekankan pentingnya keluarga berencana untuk semua kalangan.
KDM juga akan menertibkan sasaran penerima bantuan sosial agar tepat sasaran. Bantuan-bantuan yang tidak tepat sasaran tersebut dapat dialokasikan untuk pembangunan lainnya seperti rumah untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah. Dengan demikian, diupayakan berbagai program pemerintah tepat sasaran dan tidak menyalahi aturan yang berlaku, serta berdampak langsung pada masyarakat banyak. Pemerintah dari level bawah hingga atas harus berkolaborasi dan solid dalam menghadirkan kemajuan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. (*)
