GEBANG, fajarsatu – Anggota DPRD Jawa Barat asal Cirebon dari Fraksi PKB, Hj. Yuningsih seakan tak pernah berhenti bergerak, melakukan edukasi dan monitoring ke sejumlah tempat di Daerah Pemilihannya.
Hal itu dilakuknnya dalam upayanya meredam angka kasus Covid-19 yang tinggi di Jawa Barat. “Bebeberapa hari ini, sejak diterapkannya PPKM Darurat, saya sudah mendatangi beberapa tempat di Kabupaten Cirebon. Mulai dari lokasi industri, sampai tempat pelayanan kesehatan, si beberapa desa dan kecamatan,” ujar Yuningsih, kepada media ini, Kamis (8/7/2021).
Lokasi industri yang didatangi dalam rangka monitoring penerapan PPKM Darurat di Kabupaten Cirebon, kata dia, yakni PT Long Rich, yang berada di ujung timur Kabupaten Cirebon, berbatasan dengan Jawa Tengah.
“Saat ini ada sekitar 1.020 tenaga kerja di perusahaan tersebut. Rencananya, perusahaan ini akan menambah tenaga kerjanya hingga 10 ribu. Tentunya ini merupakan hal yang menggembirakan bagi warga setempat, dalam hal pekerjaan,” ujarnya.
Namun, lanjut dia, dari keberadaan industri tersebut diharapkan mampu melaksanakan penerapan protokol kehatan dan menjalankan semua aturan dalam penerapan PPKM Darurat.
Esoknya, Selasa (6/7/2021), Yuningsih kembali bergerak, ke tiga desa di timur Kabupaten Cirebon, yakni Desa Ender, Citemu dan Panonganlor.
Selain edukasi dan monitoring penerapan PPKM Darurat, yang dilakukan Yuningsih di tiga desa ini adalah meninjau secara langsung tempat isolasi mandiri (isoman), untuk warga terpapar Covid-19.
“Melihat fenomena dan keluhan semua pihak bahwa rumah sakit sdah tdak bisa lagi merawat yang sakit, baik yang terpapar Covid-19 maupun penyakit lain nya karena ruang perawatan penuh. Saya kemudian tergerak untuk mendatangi tiga desa ini, untuk melihat sejauh mana ketersediaan tempat pelayanan kesehatan untuk masyarakatnya,” ucap Yuningsih.
“Dari hasil kmarin monitoring saya di tiga desa itu, ada kebijakan dan inovasi dari Pemda bahwa dari ADD ada 8 persen untuk dialihkan ke penerapan PPKM, yaitu untuk menyiapkan ruangan isoman. Tentunya dngan perlengkapannya. Dari 412 desa terkumpul anggaran sekitar Rp 412.364. 000,” jelasnya.
Dari jumlah itu, tambah dia, tiap desa mendapatkan bantuan beragam, mulai dari Rp 70 juta sampai Rp 151 juta.
“Manakala ada masyarakat di tiga desa itu yang mengeluhkan kesehatan, bisa melakukan isoman di ruang kantor desa dengan fasilitas sesuai standar,” jelas Yuningsih.
Masyarakat melakukan isolasi mandiri (isoman) di tempat pelayanan desa tersebut, jelas dia, harapannya supaya bisa terus mendapatkan pemantauan dari Pemdes dan dikontrol oleh nakas Puskesmas setempat.
“Pasien atau orang yang sedang isoman pun harus tetap dengan vitamin bukan berdiam diri betul-betul polos isolasi tanpa ada pengobatan. Sebab dari sharring hasil monitoring, masih ada pemahaman dari masyarkat, isolasi itu ya hanya di rumah tanpa diobati,” katanya. (byu)
