CIREBON – Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Kota Cirebon melaksanakan rapat kerja daerah (rakerda) bertajuk “Transformasi Digital Sebagai Gerakan Milenial Menuju Kemadirian Koperasi”.
Rakerda ini berlangsung di Sekretariat Dekopinda Kota Cirebon, Jalan Pramuka, Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon diikuti anggota Koperasi Dekopinda Kota Cirebon, Rabu (30/3/2022).
Hadir dalam rakerda ini dari Dekopinwil Jawa Barat, Dinas Koperasi dan UKM (DKUKMPP), anggota Komisi II DPRD M. Noupel sekaligus juga sebagai pembawa materi.
Disela rakerda, Ketua Dekopinda Kota Cirebon, Yodi Rudiantono mengatakan, rakerda ini bertujuan untuk konsolidasi, silatuahmi dan komunikasi dengan gerakan koperasi di Kota Cirebon yang dilaksanakan setiap tahun.
“Dalam rakerda ini terkait program kerja Dekopinda untuk satu tahun berjalan yang nati kita bahas bersama,” kata pria yang akrab disapa Aep ini.
Lanjutnya, prioritas program kerja di tahun ini ingin meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) karena terkait dengan digitalisasi koperasi.
“Itu kan tantang bagi koperasi untuk bagaimana kita bisa beradaptasi perubahan ke arah digital,” terang Yodi.
Ia berharap kedepannya koperasi yang ada di Kota Cirebon bisa memberikan pelayanan dan informasi kepada anggota lebih cepat.
Yodi mencontohkan, terkait posisi keuangan anggota bagaimana angota bisa mendapatkan informasi keuangan mereka secara real time.
Menyikapi adanya dualisme di tubuh Dekopin Pusat, Yodi mengakui, saat ini di Dekopin ada dualime kepengurusan termasuk ke daerah.
“Tetapi bagi Dekopinda Kota Cirebon berdasarkan hasil musyawarah daerah (musda) yang dihadiri oleh seluruh gerakan koperasi yang ada di Kota Cirebon tetap solid agar program kita tetap bisa berjalan tanpa dipengaruhi oleh dualisme pengurus Dekopin Pusat,” jelas dia.
Dikatakan Yodi, saat itu di Dekopinda Kota Cirebon sempat terjadi riak-riak kecil, namun setalah dimediasi di DKUKMPP dan masalah tersebut sudah selesai.
“Sekarang kita perkuat dengan konsolidasi dan rakerda bahwa Dekopinda kita beda karena bisa memberikan manfaat bagi gerakan koperasi dan masyarakat Kota Cirebon,” jelas Yodi.
Masih kata Yodi, hingga saat ini koperasi yang ada di Kota Cirebon sebanyak 473, sedangkan yang masih sebanyak 237 koperasi.
“Yang tidak aktif kita lihat permasalahannya dengan dilakukan pembinaan, tentunya kita berharap koperasi yang tidak aktif ini bisa bangkit lagi,” ujar Yodi.
Soal pembekuan koperasi yang tidak aktif, lanjut Yodi, itu diserahkan kepada DKUKMPP karena dinas yang berwenang.
Terpisah, anggota Komisi II DPRD Kota Cirebon, M. Noupel mengatakan, pada 2022 ini pihaknya berupaya memulihkan ekonomi paska pandemi Covid-19.
“Kemarin kita fokus di penanganan Covid-19 sehingga selama dua tahun itu setengah anggaran digunakan untuk penanganan masalah Covid-19, baik untuk isolasi mandiri, obat dan bantuan sosial warga terdampak Covid-19,” kata anggota Fraksi Nasdem ini.
Pada tahun ini, lanjut Noupel, dirinya berharap Covid-19 ini mengarah ke endemi sehingga ekonomi sudah mulai bangkit dan APDD lebih diarahkan ke pembangunan infrastruktur dan ekonomi sesuai visi misi wali kota dan wakil wali kota Cirebon.
“Selama dua tahun ini pemerintah tidak bisa melakukan apa-apa tetapi di sisa yang tinggal satu setengah ini pemerintah bisa menggenjot visi misi, terutama bagaimana ekonomi bisa mulai bangkit,” pungkas Naoupel. (irgun)
