JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong Industri Jasa Keuangan (IJK) khususnya perbankan untuk memberikan kemudahan akses layanan keuangan bagi kaum penyandang disabilitas.
Demikian disampaikan Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Dian Ediana Rae dalam Sarasehan Keuangan Bersama Komunitas Difabel yang diselenggarakan dalam rangka Bulan Inklusi Keuangan 2022 di Kantor OJK Regional 2 Jawa Barat, Bandung, Minggu (16/10/22).
“Harapan kita seluruh perbankan baik bank umum maupun BPR di daerah-daerah dapat sadar betul untuk membantu kaum disabilitas dalam mendapatkan akses layanan keuangan secara langsung,” kata Dian.
Lebih lanjut, Dian menyampaikan perbankan harus memiliki standar pelayanan dan infrastruktur yang memudahkan kaum disabilitas agar dapat mengakses layanan keuangan baik produk simpanan maupun dukungan modal usaha berupa kredit/pembiayaan bagi pelaku UMKM disabilitas.
Gubernur Jawa Barat (Jabar) yang diwakili oleh Kepala Biro BUMD, Investasi dan Administrasi Pembangunan Lusi Lesminingwati menyampaikan Pemprov Jabar selain telah memiliki peraturan daerah yang mewajibkan fasilitas umum menyediakan kemudahan akses kepada penyandang disabilitas, juga membuka rekrutmen ASN khusus bagi penyandang disabilitas serta mendorong penggunaan produk-produk UMKM karya penyandang disabilitas.
Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan kegiatan edukasi keuangan dan pemanfaatan produk layanan/jasa keuangan serta penyerahan bantuan dari FKIJK Jabar berupa dana bantuan pelatihan kewirausahaan kepada anggota HWDI Jabar.
BIK sebagai agenda nasional yang dilakukan secara berkesinambungan pada bulan Oktober setiap tahunnya, diharapkan akan semakin memperkuat komitmen dan dukungan dari seluruh stakeholders dalam rangka pemenuhan dan peningkatan akses keuangan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Diskusi yang diselenggarakan bersama dengan PT BPD Jawa Barat dan Banten, Tbk (BJB) dan Forum Komunikasi IJK (FKIJK) Jabar, dihadiri oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae, Kepala OJK Regional 2 Jawa Barat Indarto Budiwitono, Direktur Kepatuhan BJB Cecep Trisna, Kepala Biro BUMD dan Investasi Pemprov Jabar Lusi Lesminingwati dan Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Jawa Barat Tini Kustini, dan melibatkan kaum disabilitas yang tergabung dalam HWDI, baik yang hadir secara langsung maupun mengikuti secara daring.
Seperti yang kita ketahui Bulan Oktober merupakan Bulan Inklusi Keuangan yang diinisiasi oleh OJK sejak tahun 2016. Kegiatan ini diselenggarakan secara terintegrasi, masif, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia, guna mendorong pencapaian target inklusi keuangan sebesar 90 persen pada tahun 2024, serta upaya mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Tahun ini, OJK bersama dengan Kementerian/Lembaga beserta Lembaga Jasa Keuangan (LJK) juga menggelar Bulan Inklusi Keuangan (BIK) dengan mengusung tema “Inklusi Keuangan Meningkat, Perekonomian Semakin Kuat”.
Di daerah, OJK Jawa Barat telah dan akan melaksanakan berbagai rangakaian BIK selama bulan Oktober ini, antara lain talkshow dan webinar seputar keuangan kepada masyarakat dan komunitas difabel, World Investor Weeks, Multifinance Day, serta Pembukaan Rekening Pasar Modal.
Selain itu, ada juga kegiatan donor darah dan business matching sektor pertanian sampai dengan puncaknya nanti akan ada Pasar Rakyat yang akan memamerkan produk keuangan dan berbagai macam kuliner & produk UMKM.
Kali ini Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) menyelenggarakan acara Multifinance Day dalam rangka mendukung Bulan Inklusi Keuangan dan pemenuhan kewajiban Edukasi dan Literasi bagi Perusahaan Pembiayaan.
Dalam sambutannya secara virtual, Kepala Eksekutif Pengawas IKNB merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK, Ogi Prastomiyono, berterima kasih kepada APPI karena sudah berkolaborasi dengan baik sehingga dapat tetap menjaga kualitas dan berkontribusi dalam momentum perbaikan ekonomi nasional.
Anggota Dewan Komisioner OJK, Ogi juga berharap Perusahaan Pembiayaan untuk tetap resilience terhadap perubahan yang terjadi, dapat melakukan transformasi untuk mengembangkan bisnisnya dan dapat menopang perekonomian bangsa. (rls/irgun)