CIREBON, fajarsatu.- Persiapan dalam menyambut wilayah Segitiga Rebana membuat Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Cirebon terus mencari peluang pertumbuhan ekonomi, khususnya terkait pembangunan kawasan Cirebon, Patimban dan Kertajati (Segitiga Rebana) yang dicanangkan oleh Pemprov Jabar.
Melalui dialog ekonomi percepatan pembangunan pusat ekonomi baru Segitiga Rebana bertempat di salah satu hotel di Cirebon, Selasa (29/0/2019), Tim Advisory dan Pengembangan Ekonomi KPw BI Cirebon, Sudono mengatakan, dengan digelarnya acara ini diharapkan pihaknya tahu secara pasti progres pertumbuhan ekonomi di kawasan industri baru itu.
“Kita ingin melihat peluang ekonomi terkait adanya kawasan segitiga rebana,” kata Kepala Tim Advisory dan Pengembangan Ekonomi KPw BI Cirebon, Sudono di Cirebon.
Karena sampai saat ini, BI Cirebon masih belum mengetahui secara pasti terkait prospek perekonomian di kawasan yang digadang-gadang menjadi terbesar.
“Kita ingin informasi dari tangan pertama terkait segitiga rebana, karena kami masih meraba-raba peluang ekonomi di kawasan itu,” ujarnya.
Menurutnya, kawasan segitiga rebana nantinya diharapkan bisa meningkatkan peluang ekonomi, baik dari sisi infrastruktur, pertanian, wisata dan lainnya, yang ujungnya yaitu meningkatkan taraf ekonomi masyarakat sekitar Kawasan Segitiga Rebana dan bisa menekan angka pengangguran.
“Jika segitiga rebana ini terealisasikan, maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut,” katanya.
Sementara Kabid Perekonomian dan Sumber Daya Alam BAPPEDA Provinsi Jawa Barat, Iendra Sofyan mengatakan, Segitiga Rebana yang saat ini sedang tahap pembangunan dimaksudkan agar bisa meningkatkan ekonomi kawasan tersebut.
“Dengan adanya kawasan industri segitiga rebana ini bisa meminimalkan pengangguran dan meningkatkan lapangan kerja,” katanya.
Dengan pembahasan tema kebijakan yang ditempuh Kota Cirebon dalam menyongsong Kawasan Segitiga Rebana, lanjut dia, dengan adanya kawasan segitiga rebana akan membawa dampak positif bagi Kabupaten/Kota yang diimbangi dengan kesusaian RTeRW dan juga dukungan dari tenaga kerja yang bekerja dilingkungan pemerintahannya.
“Masalah tenaga kerja itu bukan masalah kuantitatif nya namun soal kualitas,” tutupnya. (FS-7)
